BPD Gruduk DPRD Blora, Desak Perbup No.35 Tahun 2017 Untuk Direvisi

0 88

Haloblora.co – Sejumlah Perwakilan Paguyuban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 16 kecamatan dan 271 desa yang ada wilayah Kabupaten Blora Gruduk Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kedatangan mereka tak lain untuk beraudensi.

Helmi Hidayat selaku juru bicara (jubir) perwakilan BPD kabupaten Blora, dan sekaligus ketua paguyuban BPD kecamatan banjarejo saat dikonfirmasi kembali awak media mengatakan bahwa kedatangan mereka pada Senin (19/9) sore, tak lain untuk beraudensi dengan komisi A DPRD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk menyampaikan beberapa poin yang selama ini menjadi dilema, diantara poin tersebut yakni meminta kepada pemerintah kabupaten Blora agar merevisi perbup no 35 tahun 2017.

“Poin 1: kita mempertanyakan terkait bengkok desa yang slama ini masih di kelola oleh kepala desa dan perangkat desa. Padahal menurut UU Desa no 6 th 2014 dan permendagri 110 th 2016, harusnya bengkok tersebut masuk menjadi pendapatan asli desa(PAD), untuk itu kita berharap ada regulasi yg jelas baik itu perbup maupun perda terkait pengelolan bengkok desa ini.

“Poin 2: kita mempertanyakan terkait BOP BPD yg slama ini regulasinya gak jelas alias ngambang sehingga banyak kades yang masih semena- mena bahkan banyak yang tidak memberikan BOP kpd BPD, untuk itu melalui audiensi ini ada kejelasan serta tindak lanjut dari pihak- pihak terkait dalam hal ini PMD. bagaimana BPD bisa bekerja sebagaimana tufoksinya jika BOP saja tidak di berikan. padahal sesuai aturan BPD berhak mendapatkan oprasional tersebut.

“Salah satu contoh desa yang tidak mendapatkan BOP adalah desa wonosemi kecamatan Banjarejo, untuk saya slaku yg di tuakan di paguyuban tidak akan lelah untuk memperjuangkan itu smua agar di Kecamatan Banjarejo khususnya dan pada umumnya di kabupaten Blora. temen- teman BPD bisa mendapakan BOP tersebut sebab itu hak kami,” ungkapnya,” selasa (20/9) siang.

Dirinya juga mengatakan bahwa hasil audensi tersebut yakni mensinergikan, kan kembali pemerintah desa (kades) dengan BPD.

“iya, Mensinergikan PERDA nmr 7 th 2016, Bab III pasal 7 huruf c : dimana BPD berhak mendapatkan BOP dalam APBDesa. Kemudian PERBUP nmr 35 th 2017. Bab VII. paragraf 4. pasal 55 ayat 3 : BOP BPD tergantung kemampuan keuangan desa. Karena BOP tidak menyebut standart minimal prosentase BOP dari APBDes (BOP Pemetintah Desa) maka terjemahannya jadi bias. Tindak lanjutnya DPRD dengan TAPD akan membahas detail pd TA 2023. terkait dengan (pendapatan asli desa) PADes dari aset desa. BPD mendorong segera ada aturan turunan yang jelas,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan terimakasih kepada komisi A DPRD Blora yang telah menerima audensi dari paguyuban BPD..

“Kami juga mengucapkan terimakasih banyak kepada supardi slaku ketua komisi A beserta anggota yang sudah menerima dan menfasilitasi audiensi ini,” imbuhnya.

Sementara itu ketua Komisi A DPRD Blora Supardi juga dikonfrimasi kembali menceritakan kami menerima audensi tersebut, dan menegaskan sesuai dengan surat yang diterima yakni penguatan peran BPD.

“Kami menampung aspirasi teman BPD, yang terpenting tidak memusuhi kepala desa. Untuk membuat regulasi tidak bisa langsung jadi harus melalui proses ada tahapannya, dan Seperti ibu kepala dinas PMD sudah berkali kali berkunjung ke daerah lain untuk belajar dan mempelajari regulasi tersebut,” bebernya.(RED-HB)

Leave A Reply

Your email address will not be published.